Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menghadiri kegiatan Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025 yang digelar di Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah nasional dalam menata angkutan barang menuju target Indonesia Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.
Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa normalisasi kendaraan angkutan barang merupakan kebijakan strategis untuk membangun sistem transportasi darat yang selamat, tertib, dan berkelanjutan. Menurutnya, persoalan kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih tidak hanya menyangkut aspek teknis kendaraan, tetapi juga berdampak luas terhadap keselamatan publik, efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, serta daya saing nasional.
Menhub menjelaskan bahwa kendaraan yang tidak sesuai standar dimensi dan muatan terbukti meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dengan tingkat fatalitas tinggi. Selain itu, praktik tersebut mempercepat kerusakan jalan dan menimbulkan beban sosial serta ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penanganan ODOL dinilai sebagai kebutuhan mendesak yang harus dilakukan secara konsisten dan terukur.
Dalam konteks keselamatan jalan, Menteri Perhubungan juga menyinggung data global yang menunjukkan bahwa kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Prinsip “one is too many” kembali ditekankan sebagai pengingat bahwa setiap korban jiwa di jalan raya merupakan kerugian yang tidak dapat ditoleransi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen semua pihak dalam menekan risiko kecelakaan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kesiapan daerahnya dalam mendukung dan memperkuat implementasi program menuju Zero ODOL 2027. Ia menilai keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha transportasi, serta komunitas pengemudi angkutan barang.
Menurut Khofifah, penataan kendaraan over dimension dan over load harus ditempatkan dalam kerangka sistem transportasi nasional yang terintegrasi. Di Jawa Timur, upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga melalui penguatan tata kelola transportasi dan penyediaan solusi teknis di lapangan. Ia berharap tahun 2026 dapat dimanfaatkan sebagai masa transisi dan penyesuaian bersama sebelum kebijakan diterapkan secara penuh pada 2027.
Gubernur Jawa Timur juga menekankan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini. Selain melindungi pengguna jalan, penerapan Zero ODOL dinilai penting untuk menjaga kualitas dan kapasitas jalan di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga nasional. Kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih disebut dapat mempercepat kerusakan jalan yang seharusnya memiliki usia pakai puluhan tahun.
Dampak lanjutan dari kerusakan infrastruktur tersebut, lanjut Khofifah, berpengaruh pada efisiensi anggaran dan kelancaran distribusi logistik nasional. Komoditas strategis seperti beras, LPG 3 kilogram, dan pupuk sangat bergantung pada kondisi jalan yang andal. Oleh sebab itu, penataan ODOL dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas distribusi kebutuhan pokok.
Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan sektor karoseri yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian. Pelaku usaha angkutan barang diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran logistik sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat.
Sebagai bentuk implementasi di lapangan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur melaksanakan normalisasi sukarela terhadap 26 kendaraan yang mewakili Gerakan Sopir Jawa Timur. Langkah ini dinilai sebagai contoh konkret transformasi angkutan barang yang berorientasi pada keselamatan melalui pendekatan kolaboratif, bukan semata-mata penindakan.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari PT Jasa Raharja yang memfasilitasi normalisasi terhadap 100 kendaraan sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan. Di sisi lain, PT Jasa Marga turut berperan aktif dalam mendukung kebijakan nasional terkait penanganan ODOL, khususnya di ruas jalan tol yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.
Kementerian Perhubungan memberikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho atas dukungan berkelanjutan dalam penguatan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Peran kepolisian dinilai krusial dalam memastikan kebijakan ini berjalan seimbang antara edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Kementerian Perhubungan menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak, termasuk Gubernur Jawa Timur, Kakorlantas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, serta Gerakan Sopir Jawa Timur. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dan langkah strategis yang telah diambil dalam mendukung kebijakan nasional menuju Zero Over Dimension Over Load 2027.
Menhub kembali menegaskan bahwa keberhasilan program Zero ODOL tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar sistem transportasi dan logistik nasional dapat berjalan lebih aman, efisien, dan berdaya saing dalam jangka panjang.
