Marc Berkman, seorang praktisi media sosial, mengungkapkan bahwa kekhawatiran ini muncul dari potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan ByteDance sebagai pemilik TikTok yang berbasis di China, ada keprihatinan bahwa data yang terkumpul melalui aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah setempat.
Berkman, yang juga menjabat sebagai CEO di Organizations for Social Media Safety, menjelaskan hal ini kepada The Street pada Selasa (19/3/2024).
AS saat ini berada dalam proses untuk menjadi negara ke-14 yang melarang TikTok jika RUU yang diajukan oleh Senat AS berhasil disahkan. Langkah ini diambil dengan tujuan melindungi warga AS dari potensi risiko yang terkait dengan penggunaan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan asing.
Menurut Berkman, satu-satunya opsi yang ada adalah pemilik TikTok harus bersedia untuk menjual layanan aplikasi tersebut. Meskipun demikian, ada juga tantangan yang dihadapi oleh aplikasi ini, termasuk tekanan dari Kementerian Perdagangan China.
Baginya, penjualan TikTok adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat beroperasi kembali di AS sambil tetap memprioritaskan keamanan nasional. Saat ini, RUU tersebut masih menunggu persetujuan di Senat, namun Berkman yakin bahwa penjualan TikTok akan terjadi.
TikTok telah menjadi perbincangan karena dituduh sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS, terutama dengan lebih dari 170 juta pengguna AS yang menggunakan aplikasi tersebut. Ada kekhawatiran bahwa data yang dikumpulkan oleh TikTok dapat disalahgunakan oleh pemerintah China, mengingat ByteDance berkantor pusat di Beijing dan aturan yang mengharuskan perusahaan China untuk berbagi data terkait keamanan nasional.
Meskipun demikian, aplikasi ini juga telah membawa dampak positif dalam dunia bisnis, terutama di AS. Potensi nilai transaksi yang tinggi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa aplikasi ini telah berhasil menjalankan operasi social commerce dengan sukses. Fitur-fitur seperti video berformat vertikal dan integrasi perdagangan dengan komunitas online telah menarik minat pengguna dan membantu dalam promosi produk.
Mike Gallgher, yang menjadi pelopor RUU pelarangan aplikasi ini, menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong TikTok untuk menjual bisnisnya di AS. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan investor, tetapi juga akan mengurangi pengaruh perusahaan China dalam platform media sosial tersebut.
Langkah untuk memutus peran ByteDance dalam operasional aplikasi ini menjadi salah satu agenda politik terkini, dengan alasan bahwa pemerintah China dapat memengaruhi opini publik AS melalui aplikasi tersebut. Pernyataan dari Presiden Joe Biden, melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Kirby, menegaskan bahwa pemerintah AS tidak berniat untuk menutup operasional, tetapi ingin menghapus pengaruh ByteDance atas aplikasi tersebut.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh AS terkait TikTok memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menjaga keamanan nasional sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap bisnis dan pengguna aplikasi tersebut.
