JAKARTA — Suara masyarakat kembali menjadi perhatian dalam aksi bertajuk #IndonesiaSadar yang berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka nilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Aksi yang digerakkan Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) itu melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Peserta berasal dari sejumlah kampus, termasuk Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Penyelenggara juga mengundang masyarakat sipil untuk ikut menyampaikan aspirasi.
Berbagai tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut mencerminkan persoalan lintas sektor. Isunya mencakup penanganan bencana dan tata kelola lahan, penggunaan anggaran negara, biaya pendidikan, pemerataan layanan dasar, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga perlindungan kebebasan sipil.
Dalam sektor lingkungan, mahasiswa meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta menindak korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Mereka juga mendorong pembenahan tata kelola lahan agar persoalan lingkungan tidak terus menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Pada bidang ekonomi dan kesejahteraan, peserta aksi menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka meminta agar kebijakan anggaran mengutamakan kebutuhan masyarakat serta mengevaluasi program yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat yang sepadan.
Sementara itu, sektor pendidikan dan layanan dasar menjadi perhatian tersendiri. Mahasiswa mendorong penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses air bersih, peningkatan layanan kesehatan di puskesmas, serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Di bidang hukum, Komite Sadar meminta pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan, penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat.
Beragam tuntutan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian kritik. Aspirasi publik juga dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi kebijakan dan mengidentifikasi persoalan yang dirasakan warga.
Melalui semangat #MasyarakatSadar, ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah menjadi penting untuk memastikan setiap aspirasi memperoleh perhatian. Pemerintah perlu menjelaskan langkah tindak lanjut secara terbuka, sedangkan masyarakat dapat terus mengawal kebijakan melalui cara yang tertib dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kesempatan menyampaikan pendapat, tetapi juga oleh keterbukaan terhadap kritik dan kejelasan respons atas kebutuhan publik. Aspirasi yang disampaikan perlu ditindaklanjuti melalui proses yang transparan, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.













